Kebijakan tol laut di wilayah Maluku Utara (Malut) tidak efektif. Armada kapal yang sangat minim, tidak bisa melayani semua pelabuhan yang ada di sini. Akibatnya, distribusi logistik pun tidak maksimal.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan hal tersebut di Ternate, Malut, Selasa (2/8/2016). "Apa yang diinginkan pemerintah dengan tol laut, penetrasinya ke Malut sangat minim. Dengan  armada Caraka 3 yang hanya berkecepatan 7 knot tidak mungkin sampai ke empat pelabuhan di Malut secara maksimal sesuai ron trip yang diharapkan."

Untuk memaksimalkan tol laut, mestinya infrastruktur ditingkatkan agar distribusi logistik lancar dan tidak membebani anggaran negara. Selain itu ada sekitar 14 ribu armada swasta yang bisa diberdayakan kembali dengan memberi subsidi. "Ini bisa bantu mengangkut logistik di wilayah Malut," kata Bambang.

Selama pemerintah, sambung politisi Gerindra ini, masih mengandalkan kapal milik pemerintah sendiri, ketersediaan logistik bagi masyarakat tak terpenuhi secara maksimal dengan harga murah. Pemberdayaan kapal swasta sekali lagi bisa mempercepat dan memeratakan distribusi logistik.

Menurut Bambang, praktis dari empat pelabuhan di Malut tidak bisa terlayani dengan baik, karena kapasitas kapal pemerintah, yaitu Caraka 3   hanya 90 teus. Padahal, satu pelabuhan butuh kapal setidaknya 80 teus. Itu berarti tiga pelabuhan lainnya tak terlayani. (mh) foto: husen/tt